21
Kam, Nov
1 New Articles

Wakil Ketua PA Sekayu Hadiri Reses Masa Persidangan dan Temu Komisi III DPR RI

Berita Utama
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

PA-SEKAYU.GO.ID - Rabu, 13 Februari 2019, Pengadilan Agama Sekayu mendapat undangan dari Pengadilan Tinggi Palembang, untuk menghadiri Reses Masa Persidangan bersama Komisi III DPR RI. undangan yang tidak saja ditujukan kepada Pengadilan Agama Sekayu, tapi juga kepada seluruh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang itu, sesuai jadwal, telah diagendakan oleh DPR-RI untuk wilayah Sumatera Selatan.

Reses ini agendanya selama 5 (lima) hari, yakni mulai tanggal 14-18 Februari 2019, sebanyak 17 orang anggota Dewan, dipimpin oleh Drs. H. Kahar Muzakir, Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan reses itu berarti perhentian sidang (par-lemen), masa istirahat dari kegiatan bersidang. Dalam Inseklopedi Nasional Indonesia menjelaskan bahwa reses, menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Baca Juga : Sekretaris Mahkamah Agung Menghadiri Rapat Pembahasan RKA K/L TAHUN 2018 Dengan Komisi III DPR RI

Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR RI, sedang bagi DPRD baru PP No. 25 Tahun 2004 yang mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPR tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPR RI. Apa yang dilakukan di luar gedung? Tidak lain adalah kunjungan kerja dan mendengar aspirasi rakyat yang selanjutnya nanti akan di suarakan kembali dalam parlemen.

Dan pada hari ini, kamis (14/02/2019) mulai pukul 09.30 - 12.30 agenda Komisi III DPR RI itu adalah untuk melakukan kunjungan kerja dan mendengar aspirasi dari warga peradilan sewilayah Sumatera Selatan. Bertempat di Aula Pengadilan Negeri Palembang, pertemuan dilaksanakan, dihadiri oleh 6 orang dari Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Drs. H. Kahar Muzakir, hadir pula para Ketua Pengadilan dari empat lingkungan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, PTUN dan Pengadilan Militer, dan para Ketua Pengadilan Tingkat I di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Komisi III DPR RI, selanjutnya adalah penjelasan atau pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, PTUN dan Pengadilan Militer. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyampaikan, pertama, jumlah Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Selatan ada 12 Pengadilan Agama, 7 Pengadilan Agama lama, dan 5 Pengadilan Agama baru, namun masih ada 5 Kota/Kabupaten yang belum berdiri Pengadilan Agama.

Kedua, Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah, penyelesaian perkara yang jumlahnya mencapai 11 ribu lebih, bisa diselesaikan dengan prosentase di atas 90 persen. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah berjalan dengan baik. Electronic Court sudah aktif sewilayah Sumatera Selatan, dan Pengadilan Agama Sekayu telah mengawali penerimaan perkara secara e-court ini, tercatat sudah 30 perkara yang terdaftar melalui e-court pada Pengadilan Agama Sekayu. Seluruh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah merancang Akreditasi Penjaminan Mutu dan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, serta telah melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB).

Ketiga, fasilitas Pengadilan Agama baru, belum memadai, baik gedung, meubeleir, maupun kendaraan, dan kepada Komisi III DPR RI mohon difasilitasi untuk dianggarkan pada tahun mendatang.

Keempat, RUU Jabatan Hakim mohon segera dirampungkan dan tentu saja lebih membela kepentingan dan menguntung hakim.

Kelima, mohon dukungan kesejahteraan hakim, baik gaji pokok, tunjangan jabatan, biaya transport, rumah dinas dan keamanan.

Keenam, RUU Contempt of Court mohon juga dirampungkan. Demikian gambaran pemaparan Ketua PTA Palembang yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Suryadi, S.Ag. S.H., M.H. dari Gedung Pengadilan Negeri Palembang yang ikut serta menghadiri  kegiatan itu.

Selanjutnya ketika ditanya bagaimana tanggapan Komisi III DPR RI itu terhadap sebagian aspirasi warga peradilan, Suryadi menambahkah, menyangkut RUU Jabatan hakim, pembahasannya telah berjalan 70 % mudah-mudahan tahun ini bisa dirampungkan.

Sedangkan menyangkut masalah kesejahteraan hakim, ketua Komisi III menambahkan, tahun-tahun lalu Komosi III sudah merekomendasikan kesejahteraan aparat peradilan, khususnya hakim, tapi jawaban saat itu, Menteri Keuangan mengatakan, uangnya belum ada, akan tetapi dalam hal ini, Komisi III akan terus memperjuangan sampai berhasil.

Dan sebagai tambahan dari Ketua Komisi III, bahwa Komisi III telah melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan sudah menyetujui bahwa setiap perkara akan ada insentifnya, sama seperti di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Akhirnya setelah mendengar aspirasi warga peradilan, dan melakukan tanya jawab, acara selesai dan ditutup, namun sebelum acara ditutup Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Ketua, Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. memberikan cindramata kepada Komis III DPR RI, demikian juga sebaliknya. Semoga aspirasi kita warga peradilan didengar, dibahas dan diketok palu dalam sidang parlemen wakil rakyat itu.

| Humas Pengadilan Agama Sekayu