05
Kam, Des
0 New Articles

Mengantisipasi Gaji Ilegal Hakim: Oleh Wahyu Sudrajat*)

Media Massa
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

HUKUMONLINE.COM -  [Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline]

Pada tahun 2012 sejumlah hakim dari berbagai penjuru Indonesia bergerak ke Jakarta untuk menuntut pemerintah agar bersikap adil terhadap para hakim yang meski berkedudukan sebagai pejabat negara tetapi gaji pokoknya lebih rendah dibanding PNS. Tuntutan itu pula diikuti dengan sebuah ancaman untuk mogok sidang secara nasional jika hal tersebut diabaikan.

Para hakim geram terhadap pemerintah saat itu yang abai terhadap gaji para hakim. Pada masa orde baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1994 Pemerintah mengatur nomenklatur yang berbeda antara gaji hakim dengan gaji PNS dengan besaran gaji hakim rata-rata dua kali besaran gaji PNS.

Akan tetapi pada masa pemerintahan SBY ketika gaji PNS tiap tahun selalu naik, ternyata selama 4 tahun gaji hakim tidak pernah dinaikkan sehingga pada tahun 2012 dengan terbitnya PP Nomor 15 tahun 2012 tentang kenaikan gaji PNS untuk pertama kalinya dalam sejarah terdapat gaji hakim dalam pangkat dan golongan tertentu tersalip besarannya oleh gaji PNS dalam pangkat dan golongan yang sama.

Merespon keadaan tersebut, melalui PP Nomor 94 tahun 2012 pemerintah kemudian mengatur gaji pokok hakim sama dengan gaji pokok PNS. Tetapi hal itu dipandang oleh sebagian hakim masih belum tepat karena pada waktu PP Nomor 33 tahun 1994 yang mengatur gaji hakim dengan nomenklatur tersendiri dengan besaran 2 kali gaji PNS, saat itu status hakim masih murni sebagai pegawai negeri sipil.

Disamakannya gaji hakim dengan PNS tentu sebuah ironi karena pada tahun sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hakim telah didudukan sebagai pejabat negara. Ketika masih berstatus sama dengan PNS pemerintah bisa menggaji hakim lebih besar daripada PNS lainnya tetapi ketika hakim sudah pejabat negara ternyata gaji hakim dipersamakan kembali dengan PNS.

Atas keadaan itulah pada awal tahun 2018 sejumlah hakim mengajukan permohonan uji materi terhadap PP Nomor 94 tahun 2012 dan salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah ketentuan gaji hakim yang disamakan besarannya dengan gaji PNS.

Terhadap permohonan tersebut pada akhir tahun 2018 tepatnya 10 desember 2018 Mahkamah Agung melalui putusan No. 23 P/HUM/2018 mengabulkan tuntutan para hakim dengan menyatakan ketentuan yang menyatakan besaran gaji pokok hakim sama dengan gaji pokok PNS bertentangan dengan Undang-Undang dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam mengabulkan tuntutan para hakim itu yakni karena hakim sebagai pejabat negara tidak sama kadar kedudukannya dengan PNS yg merupakan Aparatur sipil negara.

Dengan adanya putusan itu maka sudah seharusnya di tahun ini para hakim di Indonesia memperoleh gaji yang sesuai dengan kadar jabatannya. Jumlah hakim di Indonesia saat ini menurut data pusdiklat Mahkamah Agung tahun 2019 adalah 7.734 orang atau hanya 0,18 % dari jumlah seluruh PNS di Indonesia yang menurut data BPS tahun 2016 adalah sejumlah 4.374.349.

Artinya dibanding jumlah PNS, meskipun menerima kenaikan, maka beban anggaran gaji hakim terhadap APBN tidak akan terlampau signifikan. Jika satu orang hakim, katakanlah diberi gaji 10 juta per bulan, maka hal itu hanya 0,95 persen dari Anggaran belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan di APBN tahun 2019 yang sebesar Rp98 triliun.

Baca juga: Hakim Kunci Terwujudnya Peradilan Bersih

Hampir 3 bulan pasca Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2018 dijatuhkan belum ada reaksi apapun terdeteksi dari pemerintah untuk merespon dibatalkannya ketentuan yang mengatur besaran gaji hakim sama dengan besaran dengan gaji PNS. Padahal saat ini Pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor 15 tahun 2019 tentang kenaikan gaji PNS untuk tahun 2019.

Pemerintah bisa saja berdalih bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah masih punya waktu 90 hari sejak putusan itu diterima untuk menjalankan kewajibannya dan ketentuan yang dibatalkan baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila jangka waktu itu terlewati.

Namun, apabila sampai pada tanggal 1 April yang akan datang, pemerintah tidak juga menjalankan kewajibannya untuk membuat aturan baru tentang gaji hakim, maka keadaan di tahun 2012 di mana terdapat gaji pokok hakim yang lebih rendah dari PNS kembali akan terulang.

Hal itu dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dengan diterbitkannya PP 15 tahun 2019 maka pada 1 April 2019 PNS di seluruh Indonesia secara resmi akan menerima kenaikan gaji, sementara ketentuan gaji hakim sudah tidak bisa disandarkan pada PP Nomor 15 tahun 2019 tersebut karena mata rantai antara ketentuan gaji hakim dengan PP tersebut telah diputus dengan adanya Putusan Mahkmah Agung No. 23 P/HUM/2018.

Kedua, meskipun sejak Putusan No. 23 P/HUM/2018 dijatuhkan sampai saat ini para hakim masih menerima gaji pokok yang sama dengan gaji PNS, hal tersebut hanyalah sebuah status quo untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya saat ini sandaran gaji hakim untuk sementara sampai pemerintah menerbitkan ketentuan baru tentang gaji hakim sampai 90 hari sejak putusan diterima oleh pemerintah adalah PP Nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas PP No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai PP terakhir yang mengatur gaji hakim sebelum terbitnya PP No.15 tahun 2019, bukan PP No.15 tahun 2019 itu sendiri.

Apabila sampai 90 hari Pemerintah tidak juga menerbitkan ketentuan baru tentang gaji hakim, maka secara hukum gaji yang diterima hakim setelah jangka waktu itu terlewati adalah tanpa dasar hukum alias illegal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, alangkah bijaknya jika sebelum tanggal 1 April 2019 pemerintah segera menerbitkan ketentuan baru tentang gaji pokok hakim supaya gaji hakim tidak kembali lebih rendah dari PNS. Publik tentu tidak ingin kegaduhan di tahun 2012 ketika hakim mengancam mogok sidang karena alasan itu terulang kembali.

Selain itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengambil kebijakan baru terkait gaji hakim sebelum jangka waktu 90 hari sejak pemerintah menerima Putusan No. 23 P/HUM/2018 terlewati. Karena jika itu benar-benar terjadi, akan ada keadaan yang lebih buruk dari sekedar gaji hakim lebih rendah dari gaji PNS yaitu keadaan dimana penggajian terhadap hakim di Indonesia sama sekali tidak memiliki dasar hukum alias ilegal.

*)Wahyu Sudrajat adalah Hakim Pengadilan Negeri Magelang & salah satu pemohon uji materi terhadap PP Nomor 94 tahun 2012.