Kebutuhan akan peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas sudah tak terelakkan lagi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan konsumen (costumer service). Pada lembaga peradilan sendiri, kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dijumpai dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebagai wajah dari lembaga peradilan, meja PTSP diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang prima bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, maka perlu dilaksanakannya pelatihan “Service Excellence” bagi warga peradilan, khususnya bagi petugas PTSP yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Berlangsung di ruang aula Pengadilan Agama Sekayu, Bapak Tony Abdul Syukur, S.H.I. (Hakim PA Sekayu) yang Mewakili Ketua Pengadilan Agama Sekayu menyampaikan kata sambutan terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu Larasati selaku Narasumber dari Bank Rakyat Indonesia menyampaikan sejumlah materi dan dilanjutkan dengan simulasi.

Simulasi Pelayanan terhadap masyarakat

Foto bersama Pihak Pengadilan Agama Sekayu dan Pihak Bank Rakyat Indonesia

Pada akhir kegiatan, Bapak Tony Abdul Syukur, S.H.I. (Hakim PA Sekayu) memberikan kesimpulan dari kegiatan tersebut dan berharap materi/informasi yang sangat bermanfaat ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Agama Sekayu, Jum'at (23/10/2020).

 

Jum'at (23/10/2020), bertempat di Media Center Pengadilan Agama Sekayu Bapak Tony Abdul Syukur, S.H.I. (Hakim PA Sekayu) dan para Hakim PA Sekayu lainnya Mengikuti Gelar Acara Peluncuran Buku "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah " secara Virtual melalui Zoom Meeting.


Bertindak selaku pembicara sekaligus sebagai penulis Buku dalam acara tersebut yaitu Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI YM. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag., pada hari ini Selasa, 21 Oktober 2020 mengikuti Peresmian Gedung Pengadilan Terpadu dan 61 Pengadilan di seluruh Indonesia Oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. secara Virtual bersama Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu. Ketua Mahkamah Agung meresmikan 1 (satu) Pengadilan Terpadu di Manado, Pada saat yang sama diresmikan pula 61 gedung pengadilan, antara lain, 3 gedung Pengadilan Tingkat Banding, yaitu: gedung Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Ambon dan 58 gedung Pengadilan Tingkat Pertama, yang terdiri dari 33 gedung Pengadilan Negeri, 24 gedung Pengadilan Agama dan 1 gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam laporannya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung dibangun satu konsep Pengadilan Terpadu, satu konsep penggabungan 6 pengadilan dalam satu kawasan, yaitu: Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Militer III-17 Manado. Pengadilan Terpadu ini dibangun dengan menggunakan anggaran dana alokasi pembagunan Mahkamah Agung sebesar Rp150.855.000,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan dalam 2 tahap dengan system multi years dari tahun 2018 sampai dengan 2020, sedangkan secara keseluruhan penyerapan anggaran dari pembangunan 67 gedung pengadilan yang diresmikan pada hari ini adalah sebesar Rp933.647.613.430,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

 


 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa momentum ini merupakan batu lompatan untuk melangkah lebih jauh dalam mempercepat pelaksananaan reformasi birokrasi di peradilan yang bersih, transparan dan moderm demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dan diujung laporannya Plt. Sekretaris MARI memompa semangat semua insan peradilan dengan ajakan:  “Mari kita berjuang untuk maju, bersama-sama bahu membahu, mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, kita maju, kita bisa, kita sukses untuk meraih Peradilan yang Agung dan Modern”.


Sementara itu Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa meskipun dilakukan secara virtual namun diharapkan peresmian 67 gedung pengadilan di seluruh Indonesia ini tidak mengurangi kekhidmatan serta bisa memberi nilai tambah bagi warga peradilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan terlebih dalam suasana pandemic covid seperti sekarang. Bagi Mahkamah Agung pandemi ini semakin memacu percepatan elektonisasi dan digitalisasi business process di lembaga peradilan. Mahkamah Agung bulan lalu telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebagai payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, Pidana Militer dan Jinayat. Juga Tim development aplikasi Mahkamah Agung telah menyelesaikan pengembangan aplikasi system peradilan terpadu berbasis teknologi informasi, pengembangan SIPPTI yang merupakan persembahan putra-putri terbaik internal Mahkamah Agung. Dengan aplikasi ini Hakim Pidana dapat menerima, melihat, dan melakukan pertukaran data secara elektronik, Hal ini merupakan bukti kesungguhan Mahkamah Agung untuk terus mencurahkan daya upaya dalam mewujudkan peradilan yang Agung.

 


Pembangunan 67 gedung pengadilan merupakan upaya secara terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Selain 67 gedung pengadilan yang akan diresmikan ini ternyata Mahkamah Agung masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu pembangunan 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengadilan Baru pada Lingkungan Peradilan Umum, di lingkungan Peradilan Agama dan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diikuti oleh Surat Kemempan RB Nomor B/150/M.KT.01/2018 tentang Persetujuan untuk Pengoperasian Pengadilan tersebut. Dan 85 pengadilan baru tersebut telah diresmkan pengoperasiannya pada tanggal 22 Oktober 2018 namun sampai saat ini Mahkamah Agung belum menuntaskan pembangunan gedung pengadilan baru tersebut karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah terlebih lagi karena adanya revisi dan pemotongan anggaran terkait pandemic covid 19 ini, sampai saat ini dari 85 gedung pengadilan  yang direncanakan, MA baru bisa melaksanakan pembangunan  25 gedung yang semuanya baru mencapai tahap pembangunan 20% kecuali PN Suka Makmur yang mencapai pembangunanan 80%.


Ketua Mahkamah Agung RI lebih lanjut mengharapkan kemegahan gedung pengadilan yang dibangun ini sebanding dengan keagungan dan kemegahan misi dan karyanya, berkontribusi aktif dalam mewujudkan keagungan lembaga peradilan  sesuai dengan visi misi dan nilai utama Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Peradilan Yang Agung. Bahwa pembangunan gedung peradilan terpadu di Manado ini merupakan Pilot Projecyt Mahkamah Agung untuk membangun system peradilan yang terintegrasi. Pengintegrasian 6 pengadilan dalam satu lokasi ini selain memberikaniklm perkantoran yang aman dan nyaman juga akan membentuk para Pimpinan, hakim  dan aparatur pengadilan yang bertugas di masing-masing pengadilan untuk berpikir dan bertindak secara terpadu dan terhubung satu sama lain. Dan bagi masyarakat pencari keadilan juga mengedukasi masyarakat perihal adanya 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung beserta peran, wewenang dan tugasnya masing-masing juga memberikan kemudahan akses “one stop area”.


Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk menunjang pelayanan hukum yang baik dibutuhkan 2 komponen penting yakni sumber daya manusia yang handal serta sarana dan prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut merupakan dua komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, SDM yang handal tidak mampu berkarya maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, begitu pula sebaliknya sarana dan prasarana yang memadai  tidak akan berfungsi apa-apa jika SDM yang ada tidak mampu merawat dan memanfaatkan dengan baik serta optimal, untuk itu Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar gedung yang dibangun dengan dana APBN yang besar ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Kepada para aparatur pengadilan yang menempati gedung yang baru diresmikan ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja disamping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.


Dalam menutup sambutannya tersebut, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh warga peradilan di Indonesia agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dan secara disiplin menerapkan 3 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak serta menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dengan kebiasaan baru. Disiplin menaati protokol kesehatan akan melindungi kita, keluarga yang kita cintai, dan orang-orang di sekitar kita, tetap bersemangat dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemic covid-19 ini dapat segera berakhir.

Hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Tim Asesor Eksternal dari Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertandang ke Pengadilan Agama Sekayu dengan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu karena bersifat inspeksi mendadak (sidak) dengan diketuai oleh Wahyu Setiawan, S.H sebagai (Lead Asesor) dengan didampingi Miftah Nurul Anwar, S.H.,M.H. (Asesor Pendamping) dan Arpita Pitriyanti, S.H (Asesor Pendamping). Kedatangan tersebut untuk melaksanakan telusur dan observasi mengukur tingkat kesesuaian antara implementasi pada Pengadilan Agama Sekayu terhadap persyaratan Akreditasi Penjaminan Mutu. Adapun acara Assesment Eksternal ini berlangsung selama 2 (Dua) hari yaitu dimulai tanggal 19 Oktober 2020 hingga 20 Oktober 2020.

 


Kedatangan Tim Asesor Eksternal secara tiba-tiba langsung melakukan pemeriksaan dan penyisiran setiap ruangan yang dimulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menanyakan kepada petugas tentang persyaratan pendaftaran gugatan cerai dan Standar Operasional Prosedur (SOP), selanjutnya ke ruang sidang untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan Dirjen Badilag tentang Dekorum, ruang mediasi, ruang kaukus, ruang posbakum dan ruang laktasi. Selanjutnya tim asesor eksternal memeriksa halaman kantor, tempat parkir roda empat dan dua, ruang genset dan musholla yang terletak dibelakang gedung pengadilan.


Setelah cukup lama memeriksa dan berkeliling di area kantor Pengadilan Agama Sekayu, Tim Asesor Eksternal melapor kepada Recepsionist untuk bertemu dan melaporkan kedatangan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu. Tim Asesor Eksternal diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Bapak Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag. didampingi Panitera Pengadilan Agama Sekayu, Bapak Ahmad Fikri, S.H.I.,M.H.I.


Pada hari pertama dilakukan Telusur Dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu dan pada hari kedua tim asesor eksternal melakukan observasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Sekayu.
Dalam acara Closing Meeting bertempat di Ruang Aula, Ketua Pengadilan Agama Sekayu dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas seluruh masukan yang diberikan oleh Assesor Eksternal yang termuat dalam kontrak kinerja permintaan perbaikan hasil asesmen surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Sekayu.


Ketua Pengadilan Agama Sekayu juga berjanji akan memperbaiki dan menyelesaikan hasil asesment yang belum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Dan beliau juga berharap agar penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu senantiasa dilaksanakan sepenuhnya oleh aparatur Pengadilan Agama Sekayu, karena ini merupakan cara efektif untuk mengukur dan mengevaluasi mutu pelayanan Pengadilan Agama Sekayu terhadap layanan pada masyarakat pencari keadilan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini.

 



Selanjutnya Wahyu Setiawan, S.H sebagai Lead Asesor menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah implementasi. Untuk tercapainya implementasi tersebut kuncinya adalah komitmen, kebersamaan dan kekompakan. Karena Pengadilan yang berhak menyandang sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Pengadilan yang berhasil mengimplementasikan standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam kegiatan sehari-hari. Hasil ekspose yang disampaikan oleh Tim Asesor Eksternal PTA Palembang bahwa Pengadilan Agama Sekayu telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa temuan tetapi tidak bersifat mayor. Semoga Pengadilan Agama Sekayu senantiasa menjadi yang terbaik dan harapan dapat tetap mempertahankan predikat "A" excellent.