Tingkatkan Kinerja dan Produktivitas Penanganan Perkara, KMA Luncurkan SIPP Banding Versi 3.2.0

Berita Utama
Typography

PA-SEKAYU.GO.ID Livestreaming hari ini, dari Labuan Bajo, Senin (22/0419), sebelum melakukan peluncuruan SIPP Banding versi 3.2.0, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menyampaikan, bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan keunggulan teknologi informasi, dalam pengelolaan administrasi perkara pada Pengadilan tingkat banding itu, salah satu yang melatarbelakanginya adalah karena kurangnya tingkat kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat banding. Dari data dua tahun terkahir, kata KMA, dapat dilihat rasio produktivitas memutus pengadilan tingkat banding termasuk Pengadilan Pajak, produktivitasnya menurun.

Menurut data itu, penyelesaian perkara Pengadilan tingkat banding, termasuk Pengadilan Pajak, pada tahun 2017 hanya 65.70% dan tahun 2018 bahkan menurun menjadi 62.95%, sementara dari perbandingan jumlah hakim dengan beban perkara pertahun, rerata beban kerja hakim Pengadilan tingkat Banding termasuk yang paling sedikit, apabila dibandingkan dengan Pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

Pada sisi lain, tingkat akseptabiltas putusan juga menurun. Aspek akseptabilitas putusan itu, yang menjadi salah satu indikatornya, dapat dilihat dari jumlah putusan yang tidak diajukan upaya hukum. Putusan Pengadilan tingkat banding juga termasuk yang paling rendah. Pada tahun 2017, upaya hukum Kasasi atas putusan banding mencapai 60.36%, sedangkan pada tahun 2018, bahkan naik menjadi 64.92%. artinya, tingkat akseptabilitas terhadap putusan banding dalam dua tahun terakhir berturut-turut hanya sebesar 39.64% dan 35.08%. Jadi baik produktivitas maupun akseptabilitas, semuanya menurun. Oleh karena itu, KMA secara khusus meminta kepada semua hakim tinggi, hendaknya dengan produktivitas dan akseptabilitas yang menurun itu, selalu menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik.

Dan, seperti halnya pengadilan tingkat pertama, untuk mengontrol kinerja para aparatur Pengadilan itu, dilakukan melalui SIPP, pun pada tingkat banding, disediakan sarana yang sama, yang pada hari ini segera diluncurkan, SIPP Banding 3.2.0.

SIPP Banding 3.2.0, adalah salah satu aplikasi informasi perkara, yang menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara dan kinerja aparatur peradillan. Aplikasi itu dikembangkan terintegrasi dengan SIPP Pengdilan Tingkat pertama dan direktori putusan, sehingga seluruh aplikasi perkara MA dan badan peradilan di bawahnya, akan menjadi satu kesatuan yang saling tersinkronisasi. Publik juga dapat mengakses SIPP Banding itu. Sama halnya dengan SIPP Pengadilan tingkat pertama. Maksudnya agar masyarakat bisa mendapatkan informasi perkara secara tepat dan akurat. Selanjutnya agar aplikasi ini dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya, semua aparatur Pengadilan tingkat banding, dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan tekonologi dan disiplin dalam menerapkan SIPP.

Dengan pemanfaatan aplikasi ini, Pengadilan tingkat banding, diharapkan dapat terdorong untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara agar dapat memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kesempatan itu, KMA juga mengingatkan kembali agar seluruh hakim tingkat pertama dan Banding, mematuhi jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Peyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama, harus selesai paling lambat dalam waktu 5 bulan, dan Pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Dan untuk dapat memenuhi ekspektasi publik, lembaga peradilan juga harus selalu meningkatkan kualitas putusan, hukum terus berkembang, karenanya hakimnya juga dituntut untuk selalu meningkatkan keilmuan agar putusan hakim dapat memenuhi dahaga masyarakat.

Terakhir, KMA memberikan target agar aplikasi SIPP Banding versi 3.2.0 itu, dapat diimplementasikan sepenuhnya di seluruh Pengadilan tingkat banding, pada empat lingkungan peradilan, paling lambat tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan HUT MA yang ke 74. Dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillah, SIPP Banding versi 3.2.0 itu, secara resmi diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Humas PA Sekayu)