HUKUMONLINE.COM - Terpeliharanya iklim administrasi tak sehat dapat menghantarkan Indonesia menuju iklim berusaha yang tak sehat.

Benturan antara kepentingan pelaku usaha dengan otoritas penerbit izin (pemerintah) masih saja terkendala praktik suap atau ‘pungutan liar’. Parahnya, suap atau pungli dalam pengurusan administrasi oleh para oknum, baik di instansi pemerintahan (pusat hingga daerah) maupun peradilan hingga kini masih tak bisa terlepas dari stigma ‘sudah menjadi rahasia umum’. Sehingga tak ayal jika peringkat Ease of doing business (EoDB)Indonesia, khususnya untuk kategori dealing with construction permit tetap stagnan diatas peringkat 100.

HUKUMONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap tiga tersangka kasus suap terkait dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tahun 2018. "Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan di tingkat PN pertama selama 30 hari mulai 27 Januari sampai 25 Februari 2019 dalam perkara suap terkait dengan putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

HUKUMONLINE.COM - “The administrative law approach in corruption policy was underestimated for a long time”. Kalimat ini adalah pandangan dua akademisi Belanda, G.H. Addink dan JBJM ten Berge, yang secara tepat dikutip oleh Enrico Simanjuntak ketika memulai tulisannya tentang RUU Administrasi Pemerintahan. Tiga tahun setelah artikel Enrico terbit, RUU itu disahkan menjadi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti semangat kalimat yang dikutip, UU ini antara lain menawarkan pendekatan administrasi dalam penyelesaian kasus korupsi. Pemerintah pun meyakini UU ini adalah perangkat penting untuk mencegah kriminalisasi pejabat publik.

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 4