HUKUMONLINE.COM -  [Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline]

Pada tahun 2012 sejumlah hakim dari berbagai penjuru Indonesia bergerak ke Jakarta untuk menuntut pemerintah agar bersikap adil terhadap para hakim yang meski berkedudukan sebagai pejabat negara tetapi gaji pokoknya lebih rendah dibanding PNS. Tuntutan itu pula diikuti dengan sebuah ancaman untuk mogok sidang secara nasional jika hal tersebut diabaikan.

Para hakim geram terhadap pemerintah saat itu yang abai terhadap gaji para hakim. Pada masa orde baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1994 Pemerintah mengatur nomenklatur yang berbeda antara gaji hakim dengan gaji PNS dengan besaran gaji hakim rata-rata dua kali besaran gaji PNS.

NU.OR.ID - Sepasang calon pengantin hadir di Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemeriksaan berkas dan data untuk kepentingan pernikahan mereka. Proses ini mesti dilalui untuk memastikan apakah pernikahan calon pengantin bisa dilaksanakan atau tidak.

Lembar demi lembar data telah diperiksa dan menunjukkan kebenarannya. Hanya saja ketika sang penghulu sampai pada lembar akta cerai calon pengantin wanita ia terhenti karena data yang tertulis di dalamnya. Data pada akta itu menunjukkan bahwa calon pengantin wanita sampai dengan hari pernikahan nanti masih dalam masa iddah dan baru selesai dua minggu berikutnya.
 
“Bahkan, semestinya Anda tidak boleh melamar perempuan ini karena masih dalam masa iddah, apalagi sampai menikahinya. Tidak sah akadnya,” sang penghulu memberi tahu calon pengantin pria.

HUKUMONLINE.COM - Panitia Seleksi Pencalonan Hakim Konstitusi dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali memilih dan menetapkan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Hakim Konstitusi periode 2019-2024 setelah melalui serangkaian proses seleksi.

HUKUMONLINE.COM - Terpeliharanya iklim administrasi tak sehat dapat menghantarkan Indonesia menuju iklim berusaha yang tak sehat.

Benturan antara kepentingan pelaku usaha dengan otoritas penerbit izin (pemerintah) masih saja terkendala praktik suap atau ‘pungutan liar’. Parahnya, suap atau pungli dalam pengurusan administrasi oleh para oknum, baik di instansi pemerintahan (pusat hingga daerah) maupun peradilan hingga kini masih tak bisa terlepas dari stigma ‘sudah menjadi rahasia umum’. Sehingga tak ayal jika peringkat Ease of doing business (EoDB)Indonesia, khususnya untuk kategori dealing with construction permit tetap stagnan diatas peringkat 100.

HUKUMONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap tiga tersangka kasus suap terkait dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tahun 2018. "Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan di tingkat PN pertama selama 30 hari mulai 27 Januari sampai 25 Februari 2019 dalam perkara suap terkait dengan putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Artikel Selanjutnya...

Halaman 1 dari 5