|
Testimoni Aplikasi Inovasi Serasan Sekate PA Sekayu |
Public Campaign Zona Integritas PA Sekayu |
-
- Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H oleh Dirjen Badilag
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP dan Publikasi Putusan
- Pengumuman Hasil Profile Assessment dan Fit and Proper Test Secara Virtual Calon Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas IB dan Kelas II Tahun 2021
- Hasil Rapat Baperjakat Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Di Lingkungan Peradilan Agama
- Penyediaan Sub Menu Prosedur Berperkara dan Layanan Informasi
- Mengkritisi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI (26/4)
- Aspek Hukum Merger Bank Syariah Oleh : Ahmad Satiri (15/4)
- Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh: Ronni Rahmani, SHI., MH. (15/4)
Berita Lainnya
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.