|
Testimoni Aplikasi Inovasi Serasan Sekate PA Sekayu |
Public Campaign Zona Integritas PA Sekayu |
-
- Permohonan Pengisian Kuesioner
- Permintaan Surat Keterangan Pindah
- Aspek Hukum Merger Bank Syariah Oleh : Ahmad Satiri (15/4)
- Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh: Ronni Rahmani, SHI., MH. (15/4)
- Hakim Sebagai Jantung di Pengadilan Oleh: Muhammad Ismail, S.H.I, Musthofa, S.H.I., M.H dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.
- Itsbat Nikah, Sebuah Peluang Sekaligus Tantangan Pemberian Layanan Hukum Oleh: Hikmah, S. Ag, M. Sy (15/4)
- Revisi Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Secara Daring (online)
- Surat Tugas Rapat Uji Pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik
Berita Lainnya
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.