logo pa

Selamat Datang di Pengadilan Agama Sekayu

Selamat Datang di Pengadilan Agama Sekayu

APLIKASI SERASAN SEKATE

Aplikasi Serasan Sekate " Sistem Integrasi Data Kepndudukan Setelah Keluarnya Akta Cerai " Merupakan Terobosan Terbaru Pengadilan Agama Sekayu Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kab. Musi Banyuasin. Produk Pelayanan : - Akta Cerai - KTP - KK - KIA
APLIKASI SERASAN SEKATE

Zona Integritas Pengadilan Agama Sekayu

Zona Integritas Pengadilan Agama Sekayu

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H

Written by Super User on . Hits: 419

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI,

PERSONEL, DAN KEUANGAN PENGADILAN

Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

1.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM

1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3.Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

4.UU No. 1 Tahun 1971Tentang Pokok Pokok Kearsipan

5.Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004Tentang Pedoman Kearsipan

6.Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Memberlakukan Buku I

7.PP No. 38 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

8.Perpres No. 70 Tahun 2012Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

9.PMK No. 33/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

10.Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

11.Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001Tentang Sewa Rumah Negara

12. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13. PMK No. 244/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14. PMK No. 138/PMK.06/2010Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara


DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1.UU No. 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara

2.UU No. 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara

3.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

9.Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009Tentang Perencanaan Kas

13.Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14.Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

29.Uu No 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara

30.Uu No 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara

31.Uu No 15 Tahun 2004Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

32.Pp No 24 Tahun 2005Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

33.PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sekayu

Jl. Merdeka Lingkar I No. 497

Telp: 0714 - 321170
Fax: 0714 - 331062

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB

IG

YT

 

September 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Pengadilan Agama Sekayu@2021